Struktur Skala Upah (SSU)

Sejak awal tahun 2017, struktur dan skala upah menjadi sebuah perbincangan hangat dikalangan pengusaha.

Mengapa demikian?

Menteri Ketengakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan
Skala Upah menerapkan beberapa peraturan baru terkait struktur dan skala upah perusahaan.

Masalahnya, dalam melaksanakan peraturan tersebut tidak serta merta dapat diselesaikan dalam waktu satu jam
atau satu hari, karena pengusaha harus berkoordinasi dengan HR dan pihak lainnya yang terlibat dalam
pembuatan struktur dan skala upah perusahaan.

Perusahaan harus menerapkan peraturan struktur dan skala upah paling lambat 23 Oktober 2017. Untuk
perusahaan yang tidak mengikuti peraturan tersebut akan dikenai sanksi administrasi oleh Kementrian

Ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 tahun 2016.
Alasan pemerintah membuat peraturan Struktur dan Skala Upah adalah untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja
di Indonesia yang mendapatkan upah dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) dan dibawah minimum skala upah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *